Pp 3 tahun 2023. Penetapan ini sebagai upaya efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023. Pp 3 tahun 2023

Surat Edaran SE Menpan RB Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara ASN, adalah bahwa penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PP No. Peraturan Perundang-undangan. – Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor PP 97 TAHUN 2012 – Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor PP 55 TAHUN 2016 – Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor PP 10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan MakananMencabut : Peraturan Bawaslu No. id) Dikutip dari laman resmi PPPK. Jakarta - Roda Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bergerak berkat tenaga puluhan ribu. 2023/No. txt) or read online for free. Nomor. go. 11, jdih. E. Judul. 485. Perpres ini mengatur mengenai Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Nomor. go. PP Nomor 11 Tahun 2017; Perpres Nomor 58 Tahun 2013; Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023; dan. Berikut adalah isi salinan PP 15 tahun 2023 tentang THR & Gaji Ke-13. JAKARTA, DDTCNews – PP 55/2022 turut memuat ketentuan PPh final UMKM. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang: 1) Keselamatan Radiasi; 2) Keamanan Zat Radioaktif; 3) manajemen Keselamatan Radiasi dan Keamanan Zat Radioaktif; dan 4) Inspeksi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir. . Sehingga, cara hitung pesangon atau UP adalah: Rp7 juta x 5 (kategori masa kerja 4 tahun lebih tetapi kurang dari 5 tahun) x 1 = Rp35 juta. Peraturan Pemerintah (PP) NO. - Berikut ini link download PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional. 000,00 (lima miliar rupiah). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 43 Tahun 2009; dan PP Nomor 28 Tahun 2012. Tipe Dokumen. Diundangkan Mensesneg Pratikno di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2023. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan. PP Nomor 44 Tahun 2022 mengatur soal penunjukan. PP 25/03/2023 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah ini diteken Presiden pada tanggal 16 Maret 2023 di Jakarta. Judul. Kesaktian lain yang ditunjukan dalam PP itu, yakni mampu bersinggungan dengan banyak UU,. Download: Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 PDF. Jakarta. Judul. U. PERUSAHAAN perlu melakukan update atas perubahan regulasi yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk tahun 2023. U. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu untuk cuti bersama tahun 2023 ditetapkan 8 hari, sehingga total libur nasional dan cuti bersama sebanyak 24 hari," jelas Muhadjir. Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023. Anda di halaman 1 dari 5. KONKRET. Selain itu, Kepala Negara. 06/2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang pemberitahuan pelaksanaan ujikompetensi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan. 3. Materi Deputi Bidang SDM Aparatur - Kementerian PANRB. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197, Tambahan. com, JAKARTA – Para pengusaha wajib mengetahui peraturan pajak terbaru yang kemungkinan besar diimplementasikan pada 2023. E. tentang Budaya Kerja dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan. Tipe. Jakarta, 15 Januari 2023 Pemerintah melakukan penyesuaian besaran tarif pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Peraturan Bersama. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Nomor 53 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi: Tajuk Entri Utama: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Nomor Peraturan: 53:TEMPO. E. Perpres ini mengatur tentang Badan Karantina Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jl. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023. Sesuai Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, SN Dikti bertujuan untuk: a. Perolehan Tahun 2024 = 12,5 Akumulasi Angka Kredit = 12,5 + 12,5 + 12,5 + 5,208 = 42,708 4. Nomor. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2023 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia MATERI POKOK PERATURAN Abstrak Unduh PDF. Materi Lengkap PPT Kelas 3 SD MI Tahun 2023 Amongguru. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. 2023. PP ini mengatur mengenai jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Sosial meliputi penerimaan dari: 1) izin promosi undian gratis berhadiah; 2) izin penyelenggaraan undian gratis. Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres 3 tahun 2023 tentang Percepatan Jalan Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif. Demikianlah bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai. 02/04/2022 Segera Satu Berkas Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023 Para Menteri Kabinet Indonesia Maju. 1 Tahun 2023 terlebih dahulu disesuaikan ke dalam. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2023 Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Perpres tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. pdf * Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download untuk mengunduh. UU Nomor 3 Tahun 2022; PP Nomor 32 Tahun 2021; Perpres Nomor 63 Tahun 2022; dan Perpres Nomor 64 Tahun. . Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemrakarsa. 06:58 perm_identity Posted by Admin PPG. T. Beranda; Peraturan. 81 Tahun 2021; dan Peraturan BPK No. 36 Tahun 2023 tentang DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, yang diperoleh dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, akhir pekan lalu, pemerintah mengatur bahwa eksportir yang wajib menempatkan DHE Sumber Daya. Namun, patut diperhatikan bahwa PP 35/2021 membedakan hak-hak pekerja yang di-PHK berdasarkan alasannya, di antaranya: 1. go. Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023. Download. CARI. LN 2023 (100) TLN 2023 (6883) Bahasa: Indonesia : Bidang Hukum: Hukum Keuangan Negara : Subyek ‐ Cluster: Bidang Perimbangan Keuangan : Status: Berlaku :. MITRA RESMI DJP Terdaftar dan diawasi oleh DJP. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Perpres tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. MATERI POKOK PERATURAN. 1. 24 Februari 2023. 6615, jdih. BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA. 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. PERPRES No. Pada hari Senin, 02 Oktober 2022, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023 di Lapangan Pa. Melalui keterangan resminya, Ditjen Pajak (DJP) mengatakan dengan. UU 6 TAHUN 2023: Judul: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang: Bentuk: Undang-Undang: Nomor: 6: Tahun: 2023: Tajuk Entri Utama: Indonesia: Unit Eselon I Pemrakarsa: Sekretariat Jenderal: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan:UU No. U. U. PP ini mengatur mengenai: 1) pelaksanaan konservasi energi; 2). 56 Tahun 2020. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 2 Tahun 2002; UU Nomor 4 Tahun 2023; PP Nomor 27 Tahun 1983; dan PP Nomor 43 Tahun 2012. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan adalah sebuah peraturan yang memiliki dampak signifikan dalam. JADWAL BIMTEK NASIONAL | BIMTEK PP NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Judul. Pengusaha wajib membayar uang kompensasi PKWT. 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, penting bagi pemerintah untuk menjaga ketersediaan energi yang memadai. Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Agenda Pembahasan Pengantar 01 • Historikal Regulasi JF di Indonesia • 7 Mandat PerBKN. bahwa untuk mewujudkan peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan Jakarta - . PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN,DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Dengan berlakunya beleid tersebut, PP 23/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan. Badan / Pengarang. Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. 4257, LL SETNEG : 6 HLM. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 35 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2023 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 16 Juni 2023 Tanggal Pengundangan 16 Juni 2023 Tanggal Berlaku Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi T. Pusat dokumentasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. id. Hal ini dilakukan untuk mengawal implementasi kebijakan Ekonomi Biru, termasuk implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Hubungi kami melalui Facebook fb. No 12 dari 398 Berlaku Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2023 . me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram. 2023/No. Lingkup pengaturan PP Nomor 6. Bentuk. 3. JAKARTA, KOMPAS. Peraturan Lembaga Nomor 3 Tahun 2021_1795_1. 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. go. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 3, BN. PP ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan barang milik negara dan daerah. – Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor PP 3 TAHUN 2008 – Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor PP 35 TAHUN 2002 – Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor PP 58 TAHUN 2007 – Mencabut Sebagian Peraturan Pemerintah Nomor PP 45 TAHUN 2004 Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24,. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK. Ada perluasan fasilitas PPh Final 0,5 persen beserta rincian dan naskah lengkap PP Nomor 55 Tahun 2022. Keterangan Status--T. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20233: Tahun: 2023: Tentang: SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 17 April 2023: Pejabat yang Menetapkan: SUHARSO MONOARFA: Status:. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2023 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. 2 3 3-2 - Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN,. (1) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 332 . Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan. pdf. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 3 Bentuk. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum ~ MREP b. Judul. Badan /. Nomor. Peraturan Menteri ini mengubah Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2022. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 01/2022;Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023. Peraturan Perundang-undangan. Jakarta. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas : a. Tanggal Pengundangan. 09 Januari 2023 5440 kali 15049 kali. 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. 494-2- MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. PP No. pom. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2), Pasal 86 ayat (3), Pasal 89,. Dalam UU HPP tersebut, salah satu materi yang disesuaikan adalah ketentuan mengenai Undang-Undang Pajak. Diutamakan memiliki SKA.